Pilkada Indramayu : Butuh Lebih dari 1.000 Mata Kamera !

KOMPAS Jabar, hal A – Kamis, 22 Juli 2010

Ibarat masuk ke bank internasional yang dipasangi banyak kamera pengawas, semua gerak-gerik orang di dalamnya akan terekam. Begitulah harapan jalannya pemilihan umum kepala daerah Indramayu 2010. Semua warga bisa turut serta menjadi pengawasnya.

Ketua Panitia Pengawas Pilkada Indramayu 2010 Sugeng Wahyudi mengakui, bukan hanya peserta dan tim suksesnya yang diawasi selama pelaksanaan pilkada. Calon pemilih, pegawai negeri sipil, sampai media massa yang menjadi wahana bersosialisasi dan berkampanye bagi pasangan calon pun diawasi.

Jangan sampai publik tidak menyadari bahwa dia telah melanggar aturan main pilkada yang berujung pada sanksi pidana. Bagi PNS, mereka harus bersikap netral atau tidak memaksakan satu pasangan calon kepada bawahannya. PNS yang ingin ikut berkampanye tidak diizinkan pada waktu jam kerja atau mengenakan seragam, bahkan memakai fasilitas dinas.

“PNS yang punya jabatan struktural jangan malah memakai kekuasaannya untuk menekan dan mengarahkan anak buahnya memilih salah satu ataupun tidak memilih salah satu pasangan calon. Itu sudah melanggar,” kata Sugeng.

Media dipersilakan memberi ruang dan waktu yang setara kepada tiap pasangan calon. Satu lagi, media massa harus mengetahui jadwal kampanye setiap pasangan calon agar tidak salah tayang saat masa kampanye.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, yang disebut kampanye harus memenuhi unsure akumulasi visi, misi, dan program kerja. Jika pasangan calon atau tim sukses melakukan kegiatan, tetapi tidak memenuhi unsur itu, berarti hanya disebut sebagai sosialisasi.

Masa abu-abu

Adanya masa sosialisasi, 19-30 Juli, yang disepakati KPU bersama keenam tim sukses pasangan calon merupakan periode yang mutlak diawasi. “Masa sosialisasi itu jadi area abu-abu. Maksudnya, antara kampanye dan sosialisasi sulit dibedakan meski sudah ada undang-undang yang mengatur soal aturan kampanye,” ujar Sugeng.

Fokus pengawasan Panwas, ujar Sugeng, adalah munculnya praktik politik uang, dari setelah penetapan pasangan calon hingga hari pemungutan suara. Praktik inilah yang menjadi jurig bagi setiap pasangan calon. Cara mudah mengoleksi suara ini akan berujung sanksi pidana, bahkan pembatalan kemenangan jika calon terbukti curang. Namun, semua itu tidak gampang.

Untuk itu, butuh lebih dari 100 orang Panwas yang tersebar di 31 kecamatan di Indramayu. Bahkan, 1.000 mata kamera pengawas belum bisa mengatasi jika tak ada niat dari penyelenggara, peserta, pemilih, dan pengawas pilkada untuk berlaku jujur dan sportif. (TIMBUKTU HARTHANA)

This entry was posted in Berita Pilkada. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s