Waspadai Politik Berkesinambungan dan Kekerabatan

Oleh M. Ilham Hamudy

PR, 1 Juli 2010 – Dalam sebuah seminar yang saya ikuti di daerah pantai utara Jawa Barat, pengujung Mei lalu, ada bupati yang saat itu bertindak sebagai keynote speaker mengatakan, waktu sepuluh tahun yang dia miliki untuk memimpin sebuah kabupaten dianggap tidak cukup untuk memakmurkan masyarakat. Masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat tidak dapat diatasi bupati hanya dalam dua periode kepemimpinan. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang “berkesinambungan”.

Mendengar hal itu, sontak saya mengernyitkan dahi seraya bergumam, tragis sekali nasib warga masyarakat kalau harus menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan kemakmuran? Padahal, saat warga memilih bupati, sejuta asa dititipkan kepadanya. Apakah masa kepemimpinan bupati dua periode dianggap tidak cukup dan perlu ditambah satu periode lagi untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat? Sementara itu, undang-undang (UU) membatasi masa jabatan bupati paling lama hanya dua periode.

Terlalu naif kalau saya memahami esensi pernyataan bupati itu dengan polos. “Berkesinambungan” menjadi kata kuncinya. Saya ngeh, pernyataan itu berkait dengan pencalonan istrinya sebagai bupati pada pemilukada Agustus 2010, menggantikan dirinya yang tidak bisa mencalonkan diri lagi karena dibatasi oleh UU.

Majunya sang istri menjadi bupati diharapkan bisa menuntaskan berbagai program yang belum sempat terlaksana semasa sang suami berkuasa. Implisit, bupati ingin “mewariskan” takhtanya kepada sang istri. Lantas, apa yang salah dengan pernyataan (baca: keinginan) bupati itu?

Memang, melanjutkan dan mengaristokrasikan kekuasaan politik berputar di kalangan kerabat petahana (incumbent) tidak melanggar hukum karena tidak diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pemilukada.

Namun, di satu sisi, praktik itu jelas melanggar fatsun politik (etika, kepatutan, dan norma umum), karena model itu akan menyumbat regenerasi pemimpin politik lokal berdasar pada kompetisi yang fair. Di sisi lain, kondisi ini juga menegaskan kepada kita, ada kecenderungan petahanan sukar untuk melepaskan kenikmatan kekuasaan.

Secara teoretik, praktik semacam itu lazim disebut politik kekerabatan, yang banyak ditemui di lingkungan masyarakat tradisional yang berbasis pada nilai budaya kesukuan (tribal-culture-based societies) seperti dijumpai di bumi Afrika dan Asia Selatan. Pola hubungan politik yang terbangun lebih didasarkan pada kesatuan garis keturunan (unilineal discent associations). Dalam buku Political Anthropology: Paradigms and Power, Donald V. Kurtz (2001) menguraikan, formasi sosial dan aliansi politik yang terbentuk juga bertumpu pada pertalian perkawinan dan hubungan darah.

Setidaknya, ada empat alasan yang mendukung argumen itu. Eisenstadt, S. N dan Luis Roniger (1984) dalam bukunya Patrons, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society menguraikan, keempat alasan itu berkait erat dengan aspek emosionalitas, yakni kepercayaan, loyalitas, solidaritas, dan proteksi.

Dalam konteks pemilukada, alasan terakhirlah –proteksi– yang acap menjadi determinan berlakunya politik kekerabatan dan digunakan petahana semata-mata untuk menutupi dosa-dosa politik yang dilakukannya. Hal itu berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki keterbukaan sirkulasi kepemimpinan.

Artinya, politik kekerabatan juga menciptakan kekuasaan yang langgeng. Padahal, kekuasaan yang langgeng sejatinya berpotensi menyuburkan pemerintahan yang korup. Adagium politik Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, tepat untuk meneguhkan hal itu. Oleh karena itu, politik kekerabatan mesti diwaspadai.***

Penulis, peneliti pada Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri.

Link : [klik]

This entry was posted in Artikel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s